oleh

Ena, S.H.: Meski Uang Pungli Dikembalikan, Proses Hukum Terus Berlanjut

-Daerah-156 views
KABUPATEN LEBAK, METROHEADLINE.NET

Kasus pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oknum kepala sekolah SDN 1 Girimukti, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten, masih menjadi buah bibir masyarakat. Peristiwa memalukan dunia pendidikan Banten itu dialami para murid SD tersebut yang menerima bantuan Progam Indonesia Pintar (PIP).

Dengan dalih uang kaos sebesar Rp85 ribu dan uang sampul rapor sebesar Rp50 ribu, masing-masing murid dipungli Rp135 ribu oleh oknum kepsek. Memang, akhirnya uang dikembalikan setelah ada protes dan didatangi aktivis di sana.

Namun, menurut aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Kumpulan Pemantau Korupsi Banten (LSM KPKB), Ena, S.H., meski uangnya sudah dikembalikan, tetap saja tidak menghapus tindak pidananya.

“Peristiwa hukum sudah terjadi, maka tidak dapat dihapus kembali. Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pungli termasuk tindaka korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas,” ungkap putra daeran Banten selatan itu, Kamis (7/4/2022).

Ena dengan tegas mengatakan, sekalipun uang tersebut sudah dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan atau penerima bantuan PIP, bukan berarti pengembalian itu dapat menghapus peristiwa perbuatan hukum pungutannya karena perbuatannya jelas sudah terjadi.

“Sehingga bukan hanya melanggar hukum dengan soal dugaan korupsinya, melainkan perbuatan yang dilakukan oknum sekolah tersebut juga merupakan penyimpangan dalam jabatan,” katanya menekankan.

Pungli, katanya menjelaskan, merupakan istilah yang dipergunakan untuk pungutan yang tidak melalui prosedur yang ada. Melihat pada definisi tersebut bahwa pengaturan pungli diatur secara implisit dalam delik (tindak pidana) terkait pemerasan dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 12 huruf 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sehingga, pengakuan para korban atas terjadinya suatu perbuatan pidana tersebut dapat dikembangkan secara hukum untuk menggali potensi suatu peristiwa hukum dan alat bukti dengan dasar keterangan para saksi. Apalagi, misalnya, dikuatkan ada suatu keterangan pengakuan yang mengarah terjadinya peristiwa itu dari si terduga pelaku itu sendiri. Jadi, kami rasa itu harus ditegur agar jangan sampai hal serupa terjadi lagi di kemudian hari atau terjadi di sekolah-sekolah lainnya. Karena uang bantuan tersebut adalah hak mutlak milik si penerima manfaat PIP itu sendiri yang tak boleh diganggu-gugat,” pungkasnya. (Apip)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed