“Pengurus DPP Perbamida dan OJK Bersinergi untuk Peningkatan Kapasitas BPR/S Milik Pemda”

JAKARTA, METROHEADLINE.NET – Hari Senin (25/03/2024) lalu, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perbamida bertemu dengan Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Pertemuan ini, yang digelar di Menara Radius Prawiro, membahas berbagai isu terkait Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perbamida, yang merupakan asosiasi yang mengayomi BPR/BPRS Milik Pemda di seluruh Indonesia, menggarisbawahi peran penting BPR dalam pembangunan daerah.

Salah satu hasil diskusi yang menonjol adalah perlunya modal yang memadai bagi BPR untuk menghadapi risiko dan situasi darurat dengan efisien. Para pihak yang terlibat setuju bahwa BPR perlu memiliki cadangan yang cukup untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, termasuk dalam situasi yang membutuhkan penyelamatan dalam waktu singkat.

Pertemuan tersebut juga membahas integrasi entitas BPR di berbagai provinsi. Terdapat usulan untuk mengkonsolidasikan BPR di tiap kabupaten menjadi satu entitas yang dimiliki oleh provinsi, dengan mayoritas saham dimiliki oleh provinsi. Namun, BPR yang dimiliki oleh pemegang saham Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota yang didanai oleh APBD setempat tetap akan beroperasi secara independen.

Isu pencabutan izin usaha BPR juga menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. OJK menegaskan bahwa tindakan pencabutan izin ini diambil untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh BPR yang terlalu lemah, dengan tanggung jawab penyelesaian diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meskipun ada kesempatan perbaikan bagi BPR, namun dalam beberapa kasus, pencabutan izin usaha menjadi langkah yang tak terhindarkan.

Selain itu, Perbamida juga berkomitmen untuk membantu perbaikan kinerja BPR/BPRS milik daerah dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. OJK juga mendorong sinergitas dengan pihak terkait untuk menguatkan modal dan mengembangkan bisnis BPR/BPRS milik daerah, serta memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Harapannya, langkah-langkah ini akan memperkuat sektor perbankan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.