oleh

Pemkab Sleman Terima Penghargaan Universal Health Coverage BPJS Kesehatan

-Daerah-65 views
SLEMAN, METROHEADLINE.NET

Bertepatan dengan momentum Hari Jadi Ke-106 Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berhasil mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta dari BPJS Kesehatan.

Penghargaan diserahkan oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Dwi Martiningsih, kepada Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, usai Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Sleman Ke-106, di Ruang Paripurna DPRD Sleman, Senin (16/5/2022).

Kustini mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder di Kabupaten Sleman atas kerja sama dan komitmennya untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Sleman. Pemkab Sleman berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi fasilitas kesehatan. Dengan pencapaian UHC ini, diharapkan masyarakat di Kabupaten Sleman dapat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan.

Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan untuk Pemkab Sleman (Foto: Humas)

“Kami juga mengharapkan sinergisitas dan koordinasi dengan BPJS Kesehatan supaya bisa bersama-sama meningkatkan mutu layanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat jaminan kesehatan secara optimal,” katanya.

Sementara itu, Dwi Martiningsih menerangkan, penghargaan tersebut diberikan kepada Pemkab Sleman karena mampu memberikan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada 95,79% masyarakat Kabupaten Sleman. Dikatakan dari 1,88 juta penduduk di Kabupaten Sleman, 1,42 juta di antaranya sudah terlindungi jaminan kesehatan.

“Ini luar biasa. Ini bentuk negara hadir, Pemkab Sleman hadir untuk melindungi kesehatan warganya,” kata Dwi.

Lebih lanjut, ia menyebut, UHC di Kabupaten Sleman lebih tinggi daripada UHC di tingkat nasional yang saat ini masih di angka 87%. Pemkab Sleman telah mendukung program pemerintah melalui Pepres No. 18 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa UHC harus mencapai 98% persen pada 2024 nanti, serta Inpres No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang mengamanatkan bupati/wali kota memastikan bahwa penduduknya terdaftar dalam program JKN-KIS. (Joko S.)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed