oleh

Pemkab Lebak Laksanakan Pemetaan dan Analisis Situasi Program Stunting

-Daerah-44 views
LEBAK, METROHEADLINE.NET

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak diharapkan tetap menjalankan dan meningkatkan cakupan layanan guna penurunan dan pencegahan stunting sehingga akan berdampak pada penurunan prevalensi stunting di wilayah kerjanya. Karena, Dinkes Lebak melalui puskesmas mejnadi salah satu garda terdepan dalam pengendalian stunting.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Budi Santoso, dihadapan peserta kegiatan Pemetaan dan Analisis Situasi Program Stunting di Kabupaten Lebak dalam rangka Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting, di Hotel Bumi Katineung, Selasa (7/6).

Sekda menjelaskan, stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, yaitu mulai dari masa 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik, tetapi berdampak sangat besar pada masa akan datang. Dengan terhambatnya perkembangan, maka akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas.

Kegiatan yang juga dihadiri beberapa kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait lainnya merupakan tindak lanjui hasil pertemuan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022 yang diselenggarakan Bappeda Banten, 9 Maret 2022 lalu.

Dalam laporannya, Kepala Dinkes Lebak, sekaligus ketua pelaksana acara, Triatno Supiyono, menyampaikan, tujuan kegiatan tersebut adalah menentukan lokasi program prioritas di lokus stunting dan perbaikan manajemen pelayanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 Hhari pertama kehidupan (HPK) terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif.

“Program ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kebersamaan, persatuan, dan gotong-royong semua pihak. Semua kegiatan yang sudah kita laksanakan harus didukung oleh data-data yang mendukung pada prevalensi dan sebarannya di seluruh desa sampai dengan tingkat kabupaten, sehingga kabupaten dapat menyusun keputusan desa lokus tahun 2023,” papar Triatno. (Apip)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed