JAKARTA, METROHEADLINE.NET – Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) se-Indonesia, dan organisasi masyarakat Dayak se-Kalimantan menyatakan protes atas tidak diakomodirnya tokoh-tokoh Dayak dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Seasons City, Restoran P4, Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Tamunan Kiting, Ketua Umum DAD DKI Jakarta, menegaskan adanya usulan tokoh-tokoh Dayak untuk mengisi posisi menteri di kabinet.
“Kami dari MADN dan seluruh masyarakat Dayak mengajukan beberapa putra-putri terbaik Dayak untuk menjadi menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran, antara lain: Dr. Drs. Marthin Billa, MM., Dr. H. Rahmat Nasution Hamka, SH., M.Si., Dr. H. Syaharie Jaang, SH., M.Si., MH., Tamunan Kiting, SE., MM., CPM., CTM., dan Katherine Angela Oendoen, SE.,” ujar Tamunan.
Tamunan juga menambahkan bahwa usulan ini merupakan bentuk harapan agar pemerintah mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa, khususnya masyarakat Dayak yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia.
Poin Penting Pernyataan MADN dan DAD
Dalam konferensi pers tersebut, Tamunan Kiting menyampaikan beberapa poin penting terkait sikap masyarakat Dayak:
1. Momentum Strategis Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan
Pindahnya IKN ke Kalimantan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran masyarakat Dayak dalam pembangunan nasional. Sebagai tuan rumah ibu kota yang baru, masyarakat Dayak berharap keterlibatan yang lebih signifikan dalam pemerintahan.
2. Kontribusi Kalimantan yang Besar
Kalimantan merupakan salah satu wilayah penghasil pajak dan sumber daya alam terbesar di Indonesia. Namun, kontribusi besar ini belum diiringi dengan representasi yang memadai dari putra-putri Dayak di pemerintahan, khususnya di tingkat kabinet.
3. Potensi Luar Biasa Masyarakat Dayak
Masyarakat Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik yang memiliki potensi, dedikasi, dan integritas tinggi. Mereka layak diberi kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan bangsa melalui jabatan pemerintahan.
4. Dukungan Kuat pada Pemilu
Pada pemilu lalu, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan kuat dengan 60% suara kepada pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan representasi yang layak bagi tokoh-tokoh Dayak.
5. Minimnya Representasi di Kabinet
Sejak kemerdekaan Indonesia, belum pernah ada tokoh Dayak yang diangkat sebagai menteri. Hal ini dinilai sebagai ketidakadilan yang perlu diperbaiki, mengingat banyak tokoh Dayak yang kompeten dan berpengalaman.
Masyarakat Dayak berharap usulan ini dapat didengar oleh pemerintah sebagai langkah menuju pemerintahan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh elemen bangsa.
