KOTA BEKASI, METROHEADLINE.NET
Indonesia terus meningkatkan kualitas program-programnya di segala bidang untuk mengakselerasi perkembangan perekonomian nasional. Hal tersebut harus dilakukan agar kita mampu bersaing di kancah perekonomian dunia.
Hal itulah yang mendasari Kementerian Investasi/BKPM terus melakukan inovasi dan regulasi bidang penanaman modal agar mampu menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu, Komisi VI DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah mengadakan kegiatan “Konsolidasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Peningkatan PMDN Tahun Anggaran (TA) 2023”, di Rumah Makan Riung Tenda, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/7/2023).
Hadiri dalam acara tersebut dari Kementerian Investasi/BLPM, anggota DPR RI, Hj. Intan Fauzi, (Fraksi PAN), H. Abdul Muin Hafidh (anggota DPRD Kota Bekasi), Wahyu B.K. (bacaleg provinsi Dapil Kota Bekasi-Kota Depok), tokoh masyarakat, FKRW, LPM, perwakilan pemuda, tokoh dan perempuan.
Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi/BKPM, Saribua Siahaan, menekankan pentingnya berinvestasi dalam meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dalam berinvestasi, baik dalam maupun luar negeri, wajib menggandeng pelaku UMKM sebagai modal dasar kebangkitan pelaku usaha kecil agar bisa tumbuh dan berkembang di daerah.
“PMDN merupakan bentuk entitas bisnis yang cukup banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. PMDN dianggap memiliki dasar hukum yang jelas dan dianggap sebagai salah satu pilihan utama untuk para investor yang ingin mengembangkan bisnisnya,” ungkap Saribua Siahaan.
Hal senada disampaikan Hj. Intan Fauzi, yang mengatakan agar kita mendorong masyarakat ikut serta dalam menunjang perekonomian nasional melalui UMKM. Di antaranya kebijakan yang dibuat adalah dengan memberikan fasilitas investasi terhadap pelaku-pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Salah satunya, sambung Intan, penanaman modal dalam negeri yang turut menjadi perhatian pemerintah yang mengutamakan pelaku usaha nasional untuk menanam modalnya tetap di Indonesia demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Hal tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan penanaman modal, yaitu mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional. Investor wajib bermitra dengan UMKM lokal,” tuturnya.
Kegiatan tersebut juga menjadi ajang konsolidasi dan silaturahmi antara legislatif dan masyarakat, sehingga masyarakat mengerti tugas dan fungsi anggota dewan. Karena yang hadir adalah tokoh masyarakat, maka pesan yang disampaikan dapat kepada masyarakat luas.
Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Kota Bekasi, H. Abdul Muin Hafidh, menyampaikan, pentingnya masyarakat mengenal dewan yang dipilih dan rekam jejak yang jelas.
“Jangan jadikan ini sebagai kalah atau menang, tetapi junjung tinggi nilai-nilai silaturahmi yang sudah terjalin. Mari kita bangun Kota Bekasi dengan harapan yang jelas dan yang pasti pas dengan keinginan masyarakat. Kota Bekasi masih ada harapan. Mari bersinergi buat Kota Bekasi,” papar Bang Muin.
Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, bacaleg Provinsi Jawa Barat, Wahyu B.K. menyampaikan terima kasih, khususnya masyarakat Bekasi Utara yang telah hadir dalam konsolidasi ini.
“Kita tahu perjuangan itu cukup berat, tapi dengan harapan dan cita-cita bersama kita mampu dan bisa berbuat untuk Kota Bekasi. Di sini ada anggota DPR RI, Ibu Intan yang sudah 2 periode menjabat, ada Pak Abdul Muin yang sudah 3 periode menjabat, dan tidak usah di ragukanlagi dan sudah berbuat masyarakat. Kita saling menguatkan satu sama lain, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kota Bekasi. Kita akan terus bersinergi berkolaborasi buat Kota Bekasi. Jika tidak sekarang kapan lagi karena kita masih punya harapan,” kata Wahyu panjang-lebar. (Dody)
