Ketua Bawaslu Sleman: Pola Penindakan Perlu Diimbangi dengan Pencegahan

SLEMAN METROHEADLINE.NET

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Sleman, beraudiensi dan berdiskusi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Sleman, dengan topik “Pemilu 2024 dan Masa Depan Demokrasi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045”, di Kantor Bawaslu Kabupaten Sleman, Kamis (25/1).

DPD IWOI Sleman terdiri Yupiter Ome (ketua), Suharmanto (wakil ketua), Suarno (bendahara), dan anggota diterima Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Iksan Siregar, didampingi Fadly Kharisma Rahman (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa), dan R. Yuwan Sikra (Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas).

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Iksan Siregar, menguraikan tugas dan peran Bawaslu melakukan pencegahan dan pengawasan pemilu, sesuai UU No. 17/2017 tentang Pemilu, meskipun ada beberapa hal yang terus kita upayakan untuk direvisi, belajar dari pengalaman peyelenggaraan Pemilu 2019 lalu. Namun, dianggap tidak perlu direvisi, maka saat ini kita tetap berpedoman UU No. 7/2017, dilengkapi aturan turunannya, melalui keputusan KPU dan Bawaslu.

“Berangkat dari situ, kami, sebagai pengawas pemilu, terus memantau dan mengawasi kegiatan tahapan Pemilu mulai dari pumutakhiran sampai pada penetapan. Memang, ada beberapa perubahan walaupun belum maksimal, tapi kami terus berupaya agar aturan yang ada kita tegakkan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ungkap Arjuna.

Saat ini ada perubahan paradigma dalam pengawasan pemilu, pada Pemilu 2019 lalu lebih mengedepankan upaya penanganan pelanggaran, sedangkan Pemilu 2024 Bawaslu lebih mengutamakan pencegahan. Artinya, potensi-potensi pelanggaran pemilu bisa diantisipasi sejak dini, bahkan meminimalisasi pelanggaran karena bisa jadi potensi-potensi pelanggaran pemilu itu diakibatkan ketidakpahaman kontestan pemilu.

“Potensi pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu tapi juga oleh relawan atau simpatisan. Untuk itu, tugas Bawaslu tidak hanya melakukan penindakan, tetapi yang utama adalah bagaimana para kontestan atau peserta pemilu bisa taat hukum,” tuturnya.

Jadi, sambungnya, Bawaslu bukan hanya untuk menindak, sebab kalau berhukum hanya untuk menindak maka tidak bisa memberi manfaat luas bagi masyarakat. Tetapi, yang penting, bagaimana masyarakat bisa taat dan patuh hukum. Pola penindakan perlu diimbangi dengan pola pencegahan. Itulah yang mendasari Bawaslu untuk melakukan tugas pengawasan.

Terkait penerapan Perbup  No. 68/2023 tentang Alat Peraga Kampanye, ia menegaskan, regulasi tersebut sesuai UU No. 7/2017, yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan. Perbub tersebut mengatur pemasangan alat peraga kampanye (APK) harus memperhatikan etika dan estetika kota, yang di dalamnya memuat poin larangan pemasangan APK.

“Bawaslu bersama KPUD dan instansi terkait lainnya, sampai dengan 16 Januari 2024, telah menertibkan  1.858 APK di seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman. Harapan kami ke depan, terus terbangun kesadaran hukum dan kepatuhan hukum para peserta pemilu. Hal ini akan membuat pemuli lebih demokratis, yang hasilnya diyakini oleh semua pihak dan menjadi pemilu yang berintegritas,” katanya.

Hal pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Ketua Bawaslu mengatakan, bila masyarakat menemukan potensi pelanggaran, bisa disampaikan melalui webbsite Bawaslusleman atau call center Bawaslu Sleman 08112652129.

Ketua Bawaslu mengajak media anggota IWOI Sleman untuk turut mengawassi jalannya pelaksanaan Pemilu 2024. Karena, media punya mindset sendiri tentang bagaimana Pemilu yang Jurdil.

“Bila ada temuan pelanggaran Pemilu, dapat dilaporkan ke kami (Bawaslu) agar kami melakukan kajian lebih lanjut. Jadi, kita sama-sama mengawasi jalannya Pemilu,” pungkasnya. (Joko Suwanto)