oleh

Kakanwil Kemenkumham Banten: Sukses tidaknya Pemanfaatan Aplikasi JDIH Bisa Dilihat dari Tingkat Kriminalitas

-Daerah-100 views
SERANG, METROHEADLINE.NET

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Banten, Agus Toyib, membuka kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2021, di Hotel Ultima Ratu, Serang, Selasa (2/3).

Dalam sambutannya, Agus Toyib, memaparkan, dalam Perpres No. 33/2012 tentang JDIHN, disebutkan bahwa JDIHN merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

“JDIHN adalah sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dengan sudah terintegrasinya informasi hukum di wilayah Banten, akan membantu masyarakat untuk mencari informasi terkait peraturan-peraturan di daerah Banten,” ujar Agus Toyib.

Agus mengatakan, di Provinsi Banten sudah terdapat beberapa informasi hukum yang sudah ter-input ke dalam aplikasi JDIH yang sudah terintegrasi dengan JDIHN pusat, yaitu JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Banten, JDIH setda kabupaten dan kota di wilayah Banten, dan JDIH Perguruan Tinggi Universitas Pamulang.

“Masih ada beberapa aplikasi JDIH di wilayah Banten yang belum terintegrasi dengan JDIHN pusat. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat digali informasi kendala kendala di lapangan dan setiap anggota JDIH dapat bersinergi dan berupaya semaksimal mungkin agar kendala tersebut bisa teratasi. Sehingga, terwujud keseragaman sesuai dengan standar sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 8/2019 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum,” paparnya.

Menurutnya, sukses atau tidaknya pemanfaatan aplikasi JDIH oleh masyarakat bisa dilihat dari tingkat kriminalitas di daerah tersebut.

“Jadi, dengan memanfaatkan JDIH kita bisa membuat masyarakat sadar hukum. Jika masyarakat sudah sadar akan hukum, maka tingkat kriminalitas juga akan menurun. Sering-seringlah melakukan evaluasi apakah informasi hukum yang ada di dalam aplikasi JDIH sudah tertranformasikan dengan baik atau belum ke masyarakat,” pungkasnya. (Dede/Apip)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed