Metroheadline.net, Jakarta – Puluhan aktivis dari GPII Jakarta Raya telah melakukan aksi demonstrasi: Indonesia Power Harus Terbuka dalam tata Kelola pengunaaan Batubara di PLTU SURALAYA.
Aksi Demonstrasi tersebut berlangsung dengan damai. Aksi di mulai pada pukul 15.00 WIB, dibuka dengan orasi lalu ditutup dengan pembacaan rilis aksi.
Mereka meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Direktur Utama PLN dan Direktur Utama Indonesia Power. Mereka Menilai bahwa aktivitas penggunaan batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya diduga menjadi salah satu penyebab Kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya .
Berdasarkan hasil konsolidasi pasca aksi pada tanggal 21/08/2023, Pimpinan Wilayah GPII JAKARTA RAYA menilai Pembangkit Listrik juga berkontribusi besar dalam meningkatnya polusi udara di Jakarta. Kami GPII Jakarta Raya kembali melakukan sebuah kajian secara menyeluruh di mulai dari Hulu emisi sektor listrik (dan sektor energi) secara keseluruhan. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara menjadi salah satu Faktor utama dan tidak bisa diabaikan sebagai kontributor Penyebab Emisi di Jakarta dan Sekitarnya. Ucap Ricky dalam Orasinya, sebagai Orator, Jum’at (25/08/2023).
Sementara itu, hasil Rapat Kabinet yang di pimpin Presiden Joko Widodo terdapat point Dalam jangka panjang, Untuk perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus dilakukan pengawasan kepada sektor pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. Maka dari point tersebut kami (PW GPII Jakarta Raya) menilai bahwa adanya dugaan tidak kompetennya INDONESIA POWER dalam tata kelola pengunaan batubara rendah emisi pada PLTU SURALAYA serta dalam upaya penanganan dan pemantauan secara signifikan sehingga pelaku Ekosistem batubara salah satu komponen yang memberikan dampak negatif terhadap Kualitas Udara di JAKARTA dan sekitarnya.
Koordinator Lapangan, Budiman , Menerangkan, “Kami secara Konsisten melakukan pemantauan tingkat aktifitas kemacetan secara berkala dengan menggunakan Google Maps dan juga Memantau Kualitas Udara menggunakan Aplikasi AirVisual(IQAir) Pada Pagi hari, sehingga berdasarkan hasil yg kami temukan bahwa Sektor pembangkit listrik menjadi faktor utama yang berkontribusi besar terhadap buruknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Sebagai informasi, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), terdapat sekitar 39 PLTU Batubara baru yang akan dibangun dengan kapasitas sebesar 13,8 gigawatt atau 43 persen. Tidak hanya polusi, penambahan PLTU juga diprediksi akan menghasilkan 83 juta ton emisi karbon per tahun selama 2021-2030 yang berdampak pada peningkatan suhu bumi atau pemanasan global.”
Berdasarkan data Global Energy Monitor, terdapat 16 PLTU berbasis batu bara yang berada tak jauh dari Jakarta. Menurut sebarannya, sebanyak 10 PLTU berlokasi di Banten, sedangkan enam PLTU di Jawa Barat. Sementara itu , PLTU Banten Suralaya memiliki kapasitas terbesar hingga 4.025 megawatt (mw). Jarak PLTU yang berada di Kota Cilegon, Banten tersebut hingga ke Jakarta sekitar 93,67 km. Dengan demikian PT. Indonesia Power harus bertanggung jawab karena berkontribusi besar terhadap emisi karbon yang dikeluarkan dari PLTU Banten Suralaya karena PT. Indonesia Power sebagai pemilik dari PLTU tersebut sehingga berdampak pada buruknya kualitas udara di DKI Jakarta.
Budiman, menerangkan “Aksi Demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas kami (GPII Jakarta Raya) untuk memperjuangkan hak – hak untuk mendapatkan Udara yg sehat dan bersih agar Hidup Berkelanjutan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk mendukung Aksi kami untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan meningkatkan Kualitas Udara di DKI Jakarta dan sekitarnya agar terbebas dari polusi udara. Dalam Aksi demonstrasi ini, kami bersama – sama menyerukan tuntutan kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo untuk:
1. Meminta Presiden Joko Widodo Memecat Dirut PLN (Darmawan Prasodjo) dan DIRUT Indonesia Power (Edwin Nugraha Putra) , karena PLTU SURALAYA dan PLTU PLUIT sebagai salah satu faktor penyumbang polusi udara di Jakarta.
2. Meminta DIRUT INDONESIA POWER dalam mengoprasikan PLTU Sulayara dan PLTU PLUIT terbuka dan mempublikasikan data penggunaan batubara dengan kualitas hasil pembuangan rendah emisi.
3. Meminta Presiden Joko Widodo memantau secara signifikan adanya dugaan permainan oleh pelaku Ekosistem batubara yang menyebabkan meningkatnya polusi udara di JAKARTA.
