oleh

Datangi BPN Jatim, Warga Surabaya Sambut Komisi II DPR

-Daerah-38 views

Surabaya, Metroheadline.net – Komisi II DPR RI mengunjungi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil BPN Jawa Timur Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, Selasa, (13/9/2022).

Agenda kunjungan kerja spesifik ini dalam rangka melakukan evaluasi tentang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) Hak Pengelolaan (HPL) dan Penanganan Kasus Pertanahan di Jatim.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr H Syamsurizal, Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Muhajirin, Dirjen Tata Ruang Gabriel Triwibawa, Kepala Kanwil BPN Jatim Jonahar bersama seluruh Kepala Kantah BPN kabupaten/kota se-Jatim. Kemudian juga ada beberapa perwakilan warga antara lain Ketua Aliansi Korban Surat Ijo Saleh Al Hasni dan Warga Waringin Sumiarjo Joyoboyo (Warjoyo).

“Komisi II DPR RI melakukan fungsi kepengawasan sejauh mana peran Kementerian ATR/BPN dalam penanganan permasalah tanah terutama di Wilayah BPN Jatim,” ucap Syamsurizal.

Pada kesempatan tersebut, Komisi II DPR RI memberikan 18 pertanyaan terkait tema kunjungan. Antara lain pemetaan klasifikasi jumlah HGU, HGB dan HPL di Jatim serta sejumlah perkara pertanahan.

Berdasarkan keterangan Jonahar dalam paparan, BPN Jatim mencatat HGU di bawah penguasaan negara (BUMN/BUMD) sejumlah 552 bidang. Sementara HGU di bawah swasta sejumlah 189 bidang.

Sedangkan total HGU yang telah berakhir jangka waktunya sejumlah 77 bidang dan HGU yang telah diperpanjang sejumlah 789 bidang,” ungkap Jonahar.

Selanjutnya, Komisi II juga mempertanyakan terkait luas lahan HGU, HGB, dan HPL yang telah diterbitkan izinnya dan kemudian ditetapkan sebagai lahan terlantar oleh BPN Jatim.

Luas Hak Atas Tanah (HAT) yang tercatat dalam Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar adalah kurang lebih 14.788,6533 hektare. Dari luas tersebut, ungkap Jonahar, yang terindikasi terlantar seluas kurang lebih 3.474,4724 hektare.

Komisi II DPR RI merasa cukup puas atas semua jawaban pertanyaan. Namun, kata Syamsurizal, masih ada beberapa data yang harus dilengkapi. Terutama data HGB dan HPL.

Syamsurizal menambahkan, permasalahan tata ruang merupakan hal penting karena pertanahan meliputi hajat hidup orang banyak. Ia juga memuji kinerja BPN Jatim dalam memasifkan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap.

Posisi PTSL di Jatim menduduki rangking satu nasional baik 2020 maupun 2021. Dan pada 2021 total sertifikat 1.392.000 atau menyumbang 25 persen untuk Indonesia.

“Jatim sudah melakukan hal yang sangat baik dalam program strategis nasional ini terutama PTSL,” kata Syamsurizal.

Bahas Konflik Surat Ijo Surabaya

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan secara rinci perkembangan penanganan konflik surat ijo di Surabaya dan permasalahan antar Warga Waringin Sumiarjo Joyoboyo (Warjoyo) dengan PT KAI. Serta antara Aliansi Penghuni Rumah Tanah Negara dengan PT KAI.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Nomor 496/16-35/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, hasil rapat penyelesaian surat ijo dengan Menteri ATR/BPN tanggal 8 Juli 2019 di Jakarta telah dihadiri oleh Kemendagri, Pemkot Surabaya, BPN Jatim, dan Kantah Surabaya I dan II.

Hasil pertemuan tersebut memaparkan bahwa hingga saat ini Ijin Pemakaian Tanah (IPT) atau dikenal sebagai surat ijo masih menjadi permasalahan pertanahan di Kota Surabaya.

Menurut Jonahar, masyarakat pemegang IPT merasa keberatan terhadap pungutan oleh Pemkot Surabaya terhadap tanah yang dikuasai yaitu retribusi atau sewa dan Pajak PBB setiap tahun.

Masyarakat pemegang surat ijo juga menganggap bahwa Tanah Aset Pemkot Surabaya bukan milik pemerintah setempat.

Karena masyarakat telah menguasai lahan tersebut selama berpuluh-puluh tahun,” kata Jonahar.

Oleh karena itu, warga meminta agar pemerintah melepas aset dan selanjutnya surat ijo tersebut dapat dimohonkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atau hak lain-lain.

Pemkot Surabaya telah memenuhi sebagian tuntutan warga dengan keluarnya Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya jo. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya.

Objek pelepasan dengan kriteria IPT rumah tinggal, pemegang IPT selama 20 tahun berturut-turut, IPT masih berlaku, luas IPT maksimal 250 meter persegi, hanya satu persil bagi setiap pemilik IPT dengan nama sama, tidak dalam sengketa dan tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Menurut data Kantah Surabaya I dan II, tercatat 85 HPL tersebar di 18 kecamatan dan 36 kelurahan.

Saleh Al Hasni, Ketua Korban Surat Ijo Surabaya mengungkapkan adanya dualisme aturan di Kota Surabaya terkait Perda dan SK HPL tersebut.

Warga telah berupaya melakukan legal standing atas Tanah Surat Ijo atau yang dikenal dengan Perdana IPT yang dimulai dengan terbitnya Perda-Perda Surat Ijo mulai tahun 1977 sampai diterbitkannya SK HPL pada tahun 1997.

Saleh berharap Anggota Komisi II DPR RI dapat membantu warga Kota Surabaya yang telah terbelenggu atas diterbitkannya Sertifikat HPL atas nama Pemkot Surabaya.

Mereka berkeinginan DPR RI memberikan dorongan kepada pemerintah pusat agar dibatalkan atau dicabut sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan tidak dilaksanakannya diktum-diktum dari SK HPL yang sudah 25 tahun lamanya.

Hal itu, kata Saleh, dibuktikan dengan tidak dilaksanakan Perda yang berisi tentang diktum-diktum dalam SK HPL Tahun 1997.

“Harapan kami kepada Bapak Presiden RI dan Bapak Menteri ATR/BPN RI untuk meninjau kembali pemberian SK HPL yang diberikan kepada Pemkot Surabaya yang sudah 25 tahun lamanya. Agar warga surat ijo Surabaya dapat diberikan Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM),” ucap Saleh.

Menanggapi permasalahan warga, Syamsurizal mengatakan bahwa pemerintah minimal harus bisa menjadi mediator untuk melakukan inter mediasi. Jika intermediasi tidak bisa, maka bisa didorong ke pengadilan.

Dirjen Tata Ruang Gabriel juga meminta BPN melakukan kajian atas permasalahan tanah warga tersebut sebelum masuk ke pengadilan sebagai langkah terakhir.

“Langkah awalnya adalah BPN pro aktif terhadap masalah yang dihadapi bapak-bapak ini,” ungkapnya.

Setelah membuat kajian, BPN bisa melakukan koordinasi dengan wali kota.

Syamsurizal mengatakan, aduan masyarakat terkait permasalahan tanah itu akan diteruskan ke pemerintah pusat.

“Ternyata langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka (Kantah Surabaya I dan II) belum final. Oleh karena itu semua persoalan ini akan kami coba himpun dan mengangkat permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi kemudian ada solusinya,” kata Syamsurizal.

Komisi II DPR RI ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pemerintah daerah agar memahami pentingnya persoalan tata ruang. Karena investasi, pengembangan kawasan atau daerah berkaitan erat dengan tata ruang tersebut.

“Makanya kami kedepankan juga rencana detail tata ruang ini untuk memajukan daerah-daerah kita di Indonesia,” ungkapnya.

Rahmat Muhajirin menambahkan, upaya pendampingan yang ia lakukan kepada masyarakat terkait permasalahan surat ijo selama ini mulai menampakan hasil.

“Pada khususnya hari ini DPR RI melakukan kunjungan spesifik untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan surat ijo maupun permasalahan dengan KAI dan BUMN lainnya,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Pada saat rapat, Kantah Surabaya I dan II juga telah memberikan laporan bahwa dalam waktu dekat ada solusi penyelesaian.

Berdasarkan data Pemkot Surabaya, total ada 33.107 peta bidang dengan jumlah tanah tedaftar 268 bidang. Antara lain 144 pemukiman, 76 perdagangan, 2 industri, 4 fasos, dan 42 perumahan.

“Tadi juga sudah dirumuskan Kepala Kanwil, tidak kurang dari KPK, kemudian Kejaksaan Agung RI, Polri, BPK ini nanti akan cari formulanya gimana cara menyelesaikan di Surabaya yang menurut catatan BPN ada 33 ribu peta bidang. Tapi kalau menurut masyarakat surat ijo ada 48 ribu peta bidang. Lha ini mau 33 atau 48 ribu kita harapkan selesai semua,” tambahnya.

Karena melibatkan banyak lembaga dan kementerian, Rahmat Muhajirin tidak bisa mengungkapkan target penyelesaian.

“Yang penting sudah ada progres pengembangan penyelesaian surat ijo,” tandas Anggota

Karena masyarakat telah menguasai lahan tersebut selama berpuluh-puluh tahun,” kata Jonahar.

Oleh karena itu, warga meminta agar pemerintah melepas aset dan selanjutnya surat ijo tersebut dapat dimohonkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atau hak lain-lain.

Pemkot Surabaya telah memenuhi sebagian tuntutan warga dengan keluarnya Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya jo. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya.

Objek pelepasan dengan kriteria IPT rumah tinggal, pemegang IPT selama 20 tahun berturut-turut, IPT masih berlaku, luas IPT maksimal 250 meter persegi, hanya satu persil bagi setiap pemilik IPT dengan nama sama, tidak dalam sengketa dan tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Menurut data Kantah Surabaya I dan II, tercatat 85 HPL tersebar di 18 kecamatan dan 36 kelurahan.

Saleh Al Hasni, Ketua Korban Surat Ijo Surabaya mengungkapkan adanya dualisme aturan di Kota Surabaya terkait Perda dan SK HPL tersebut.

Warga telah berupaya melakukan legal standing atas Tanah Surat Ijo atau yang dikenal dengan Perdana IPT yang dimulai dengan terbitnya Perda-Perda Surat Ijo mulai tahun 1977 sampai diterbitkannya SK HPL pada tahun 1997.

Saleh berharap Anggota Komisi II DPR RI dapat membantu warga Kota Surabaya yang telah terbelenggu atas diterbitkannya Sertifikat HPL atas nama Pemkot Surabaya.

Mereka berkeinginan DPR RI memberikan dorongan kepada pemerintah pusat agar dibatalkan atau dicabut sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan tidak dilaksanakannya diktum-diktum dari SK HPL yang sudah 25 tahun lamanya.

Hal itu, kata Saleh, dibuktikan dengan tidak dilaksanakan Perda yang berisi tentang diktum-diktum dalam SK HPL Tahun 1997.

“Harapan kami kepada Bapak Presiden RI dan Bapak Menteri ATR/BPN RI untuk meninjau kembali pemberian SK HPL yang diberikan kepada Pemkot Surabaya yang sudah 25 tahun lamanya. Agar warga surat ijo Surabaya dapat diberikan Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM),” ucap Saleh.

Menanggapi permasalahan warga, Syamsurizal mengatakan bahwa pemerintah minimal harus bisa menjadi mediator untuk melakukan inter mediasi. Jika intermediasi tidak bisa, maka bisa didorong ke pengadilan.

Dirjen Tata Ruang Gabriel juga meminta BPN melakukan kajian atas permasalahan tanah warga tersebut sebelum masuk ke pengadilan sebagai langkah terakhir.

“Langkah awalnya adalah BPN pro aktif terhadap masalah yang dihadapi bapak-bapak ini,” ungkapnya.

Setelah membuat kajian, BPN bisa melakukan koordinasi dengan wali kota.

Syamsurizal mengatakan, aduan masyarakat terkait permasalahan tanah itu akan diteruskan ke pemerintah pusat.

“Ternyata langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka (Kantah Surabaya I dan II) belum final. Oleh karena itu semua persoalan ini akan kami coba himpun dan mengangkat permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi kemudian ada solusinya,” kata Syamsurizal.

Komisi II DPR RI ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pemerintah daerah agar memahami pentingnya persoalan tata ruang. Karena investasi, pengembangan kawasan atau daerah berkaitan erat dengan tata ruang tersebut.

“Makanya kami kedepankan juga rencana detail tata ruang ini untuk memajukan daerah-daerah kita di Indonesia,” ungkapnya.

Rahmat Muhajirin menambahkan, upaya pendampingan yang ia lakukan kepada masyarakat terkait permasalahan surat ijo selama ini mulai menampakan hasil.

“Pada khususnya hari ini DPR RI melakukan kunjungan spesifik untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan surat ijo maupun permasalahan dengan KAI dan BUMN lainnya,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Pada saat rapat, Kantah Surabaya I dan II juga telah memberikan laporan bahwa dalam waktu dekat ada solusi penyelesaian.

Berdasarkan data Pemkot Surabaya, total ada 33.107 peta bidang dengan jumlah tanah tedaftar 268 bidang. Antara lain 144 pemukiman, 76 perdagangan, 2 industri, 4 fasos, dan 42 perumahan.

“Tadi juga sudah dirumuskan Kepala Kanwil, tidak kurang dari KPK, kemudian Kejaksaan Agung RI, Polri, BPK ini nanti akan cari formulanya gimana cara menyelesaikan di Surabaya yang menurut catatan BPN ada 33 ribu peta bidang. Tapi kalau menurut masyarakat surat ijo ada 48 ribu peta

tersebut saat kunker di Kantor BPN Jatim. (DBS)

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed