oleh

Bupati Lebak Ikuti FGD Insentif Lahan Sawah yang Dilindungi

-Daerah-60 views
LEBAK, METROHEADLINE.NET

Dalam rangka penguatan dan pendetailan insentif yang akan diberikan kepada pemerintah daerah dan pemilik lahan sawah yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi (LSD) sebagaimana diatur dalam pasal 18 s.d. 21 Perpres No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis menggelar focus group discussion (FGD) secara daring.

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, turut mengikuti FGD bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, bertempat di Lebak Data Center, Selasa (6/9).

Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis, Ismariny, dalam membacakan sambutan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis menjelaskan bahwa kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan LSD merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah dalam mempertahankan ketahan pangan nasional untuk menghasilkan padi/beras sebagai bahan makanan pokok di Indonesia.

“Penetapan LSD tersebut juga diikuti pemberian insentif oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan untuk masyarakat,” jelas Ismariny.

Selama ini insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan insentif bagi masyarakat berupa sarana dan prasarana pertanian dan irigasi, percepatan sertifikasi tanah dan/bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dengan FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan insentif yang akan diberikan di luar kementerian/lembaga, dan pemerintah secara reguler, serta mendorong Badan Bank Tanah melindungi LSD dengan membeli lahan yang akan dialihfungsikan,” tambahnya.

FGD dipandu oleh moderator Tomy Perdana, dosen Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, dengan  menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ketua Komisi IV DPR RI, Kepala Badan Bank Tanah, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (Apip)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed