oleh

BPN: Peraturan Dapat Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

-Hukrim-39 views
JAKARTA, METROHEADLINE.NET

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang mengadakan kegiatan PPTR Expo Menjawab Publik, Senin (22/2/2021) di Lobby Gedung Kementerian ATR/BPN, Jl. Raden Patah 1 No. 1 Jakarta Selatan. Kegiatan yang berlangsung hingga 25 Pebruari 2021 itu menghadirkan narasumber yaitu Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilaya Tertentu, Kasubdit Pengendalian Hak Tanah, Kasubdit Pengendalian Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wilayah Tertentu, dan Kasubdit Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Asmawati, SH, MSi mengatakan, selama ini kegiatan pemantauan dan evaluasi belum ada peraturan khusus yang mengatur secara langsung yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 ini dapat menjamin kepastian hukum.

“Tujuan dari pemantauan dan evaluasi hak atas tanah ini adalah tanah yang telah diberikan hak dapat diusahakan, digunakan dan dimanfaatkan sesuai keadaan, sifat dan tujuannya. Apabila penguasaan itu sesuai keadaan, otomatis akan tercapai optimalisasi,” ujar Asmawati.

Adapun sasarannya, tambah Asmawati, adalah terlaksananya pengelolaan data dan informasi hak atas tanah. Selain itu juga dapat terlaksananya pemantauan hak atas tanah dan tersusunnya rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah.

“Ini merupakan outcome dari pemantauan dan evaluasi hak atas tanah,” pungkasnya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed