BPN Jakarta Utara Tuntaskan PTSL 2023 Tanpa Residu

Jakarta, Metroheadline.nt – Pelayanan rutin yang banyak tidak membuat penuntasan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Admnistratif Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu terganggu. Justru, penunatasan program PTSL di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu tahun ini terbilang sukses tanpa residu.

Target penyelesaian program PTSL di BPN Jakarta Utara di bawah kendali Taufik Suroso Wibowo berjalan cukup signifikan. Hasil evaluasi penuntasan menunjukkan, tidak ada residu atau tidak ada bidang tanah yang tidak diserahkan. Kesuksesan ini layak menjadi proyek percontohan bagi Kantor BPN lain di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam Zoom Meeting yang diikuti Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Wartomo, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, dan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi, di Jakarta, Senin (13/11)

Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Taufik Suroso Wibowo, dalam Zoom Meeting itu, mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah memberikan hibah dana PTSL kepada Kantor Pertanahan Kota Jakarta.

“PTSL yang ada di DKI Jakarta itu pendanaannya bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan anggaran tersebut dikeluarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap tahunnya pihak Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara mengadakan penyerahan sertifikat hasil program PTSL dari anggaran APBD,” ujar Taufik.

Taufik mengatakan, pihaknya telah berkolaborasi dengan stakeholder lain dalam penuntusan program PTSL tahun 2023. Dengan begitu, pelaksanaannya tidak menemui hambatan.

“PTSL yang berada di Kantor Pertanahan Kota Adminstratif Jakarta Utara bersama stakeholder lainnya ikut turun kelapangan dalam penyerahan sertifikat PTSL. Saya juga telah mendapatkan info tersebut dari jajaran Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara,” terang Taufik.

Dia mengkaji terkait peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam PTSL ini. Setelah dianalisa, dibuatlah volounter.

“Jadi setiap kelurahan harus ada volounter dari tokoh masyarakat yang telah direkomendasikan dari pihak Kelurahan dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemerintah Kabupaten Kepuluan Seribu. Ternyata, dengan adanya hal tersebut, program PTSL di Jakarta Utara berjalan dengan lancar,” tandas Taufik.

Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Wartomo mengatakan, PTSL sebagai program unggulan Kementerian ATR/BPN bukan program lips service. Program ini menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi, sehinga tidak ada pilihan lain kecuali menyelesaikan dan menuntaskan sesuai target.

Progres dan pencapaian PTSL selalu menjadi pusat perhatian publik. Apalagi, program ini menjadi tumpuan pemerintah dalam mewujudkan harapan rakyat.

“Disadari, dengan berjalannya waktu, pasti menemukan kendala dan hambatan di lapangan. Itu hal yang wajar. Maka pentingnya koordinasi, penyamaan persepsi, agar goal target PTSL berjalan smart, mulus tanpa menimbulkan masalah,” kata Wartomo. (DBS)