by

KSPSI Siap Dukung DPR dan Pemerintah Perbaiki RUU Cipta Kerja

-Nasional-39 views

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi legislasi atau fungsi membuat undang-undang diharapkan memperhatikan serta memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Helmi Salim dalam siaran pers, Rabu 25 Maret 2020 di Jakarta. Ia mengaku, lebih memilih memberikan masukan kepada DPR karena Draf RUU ini sudah diserahkan ke DPR daripada menyerukan aksi besar-besaran.

“DPR wajib hukumnya memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam proses dan tahapan pembuatan perundang-perundang yang ada di Indonesia. UU apapun yang sedang dan akan dibahas oleh DPR, tak terkecuali RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, Kulit (TSK) KSPSI Yoris ini menguraikan tentang prinsip-prinsip dasar tersebut. Misalnya kalau terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, maka dalam penyusunan dan pembahasannya harus melibatkan partisipasi stakeholder (buruh/pekerja) sesuai ketentuan UU No.12 Tahun 2011, pasal 96.

Selain itu, tambahnya, harus memenuhi atau sesuai dengan ketentuan konvensi 144 Internatuonal Labour Organisation (ILO) dimana pembuatan peraturan (termasuk UU) harus melibatkan atau dikonsultasikan pada lembaga kerjasama (LKS) tripartid nasional.

Menurut pentholan buruh ini, DPR nantinya dalam membahas RUU ini harus sesuai dengan prinsip dan filosofi dalam pembuatan hukum, dimana produk hukum (UU) yang baru harus lebih baik dari UU yang lama atau UU sebelumnya.

“Bukan hanya sekedar tambal sulam saja. Kurang disini lalu dilengkapi disana, dihapus yang ini tapi nanti muncul di UU lainnya. Dan UU ini nantinya harus berkomitmen untuk membela dan melindungi kaum lemah (buruh),” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja saat ini sudah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. sesuai dengan mekanisme pembuatan UU (proses legislasi), DPR akan membahasnya bersama-sama dengan pemerintah untuk kemudian disahkan menjandi UU. Ada 11 klaster yang terdapat dalam Omnibus Law antara lain; Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed