by

KONFRENSI PERS KSPI”Akhirnya Terbukti, Pesangon dan Upah Minimum akan Dihilangkan Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja”

-Metro-157 views

Jakarta,Metroheadline.com-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengadakan konferensi Pers dengan tema “Akhirnya terbukti, pesangon dan upah minimum akan dihilangkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja” yang diselenggarakan, Minggu (16/2/2020)
Di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat.

Adapun Agenda konferensi pers tersebut yakni, Penyampaian sikap resmi KSPI terkait dengan draft Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah masuk ke DPR RI, yang berakibat hilangnya uang pesangon dan upah minimum serta penjelasan ttg hilangnya jaminan sosial buruh, penggunaan TKA buruh kasar yang dipermudah, penggunaan outsourcing dan kontrak yang masiv dan tanpa batas, dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha nakal dalam ruu cipta kerja yg sudah diterima DPR RI tsb.

Dan sikap KSPI yang menolak masuk dalam tim yang dibentuk oleh Menko Perekonomian dalam SK Menko Perekonomian No 121/2020.

Konferensi Pers ini dihadiri Presiden KSPI Said Iqbal dan pemimpin serikat pekerja yang lainnya, diantaranya
Ramadil Sekjen KSPI, DIDI Supriyadi pimpinan PGRI, Joko Ketum SPN, Bambang, Idris Idham, Parket Farmasi, serta Sekjen Aspek Indonesia,

KSPI diminta Pemerintah untuk masuk membahas Omnibus Law KSPI tidak mau.

Rusdi Ketua Harian KSPI, menyatakan sikap KSPI dalam Rakernas lalu ada poin – poin yang mendasar yakni benar adanya analisa bahwa RUU Omnibus Law dapat mengurangi Hak-hak buruh anak bangsa, yang sangat merugikan kaum buruh, karena buruh Indonesia sangat bagus militan, dibandingkan buruh lainnya, “katanya.

Ia melanjutkan, pada Draft UU upah minimum tidak lebih dari upah minimum daerah bahkan ada yang minum, nasib buruh jauh dari sejahtera, dan Upah minimum khusus padat karya yang nilainya dibawah upah minimum provinsi, lebih parah,” tegasnya.

Ada upah minimum namun kualitas dikurangi, ada upah minimum provinsi ada yang minus, yang sangat memberatkan buruh, dan ada upah minimum ada sanksi pidana dan ini sudah dihilangkan, bahkan ada perusahaan yang tidak bayar kabur dengan hutang banyak kepada buruh, sanksi buat TKA dihilangkan, paket Pesangon aturannya tidak ada, “tegas Rusdi

Semua profesi akan dijadikan outsourching,gaji tetap terus tanpa ada jaminan sosial, kontrak diperpanjang terus,tanpa ada Pesangon, jaminan sosial tidak ada, banyak kerja tanpa ada jaminan sosial dan sering mem-PHK karyawan, semakin sedikit pekerja yang membayar BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan, “jelas Rusdi

Sampai saat ini Presiden tidak pernah mengundang buruh tentang Omnibus Law atau melalui Tripartit Nasional tidak ada undangan apa kemauan buruh dan sangat tertutup prosesnya,”tambah Rusdi

Sementara itu Ketum SPN Joko mengatakan upah minimum provinsi juga ada padat karya, dan apakah UMK yang akan diploroti nantinya, Pesangon tidak ada dua kali, dan banyak dihapus, semua jenis PHK banyak ketentuan,kalau tidak bayar paling disengketa, ada muncul program baru jaminan kehilangan pekerjaan, tapi kepastiannya tidak ada, dan ini dimasukkan program asuransi,kalau tidak bayar tidak dapat,”jelas Joko.

Kemudian tentang PHK tetapi pengusaha mem-PHK dan tidak ada sanksi nya untuk. Membayar Pesangon,buruh dirugikan, tidak ada upah untuk Pesangon, perusahaan langsung menawarkan PHK dengan Pesangon ditawarkan separuh, dan kebanyakan nantinya banyak dikorupsi Direksi,”jelasnya.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan saya hanya menambahkan saja apa yang dikatakan teman-teman, dan KSPI tidak pernah diminta oleh Menko Perekonomian untuk. Masuk kedalam Tim, KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk kedalam Tim Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Omnibus Law, dan KSPI tidak bertanggung jawab terhadap isinya RUU tersebut, kalau ada nama KSPI dicantumkan KSPI tidak tahu, dan pembuatan RUU ini tertutup dan bertentangan dengan UUD 45, tidak tercermin didalamnya, bahwa RUU sudah diserahkan ke DPR buat apa dibuat Tim, serahkan ke DPR saja, dan akhirnya terbukti banyak yang dihapus pesangon jaminan sosial upah minimum dihapus, outsourching digunakan yang dapat merugikan buruh, “tegasnya.

Setiap ada UU perburuhan yang dibuat dan bicara bisnis harus ada perlindungan, malahan ini kebaikannya bukan bahas perlindungan dan ini bertentangan,” jelas Said Iqbal.

Ini adanya penggunaan kontrak dan outsourching bebas tidak ada batas waktu, dan boleh dikontrak dan agen outsourching diberi ruang untuk “jual beli orang” diberikan kebebasan, dan diberi agen dan tenaga kerja asing buruh kasar boleh masuk,adanya income Security terancam dengan ukuran upah minimum, dan RUU tenaga kerja ini menghapus upah minimum, ini pembuat UU hebat ini orangnya, “paparnya.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed