by

Siaran Pers Aliansi Layanan Media Indonesia (ALAMI)

-Nasional-953 views

Jakarta,Metroheadline.net-Aliansi Layanan Media Indonesia (ALAMI) mengeluarkan Siaran Pers yang disampaikan Oleh ALAMI, Dalam siaran pers tersebut Sekjen ALAMI Muhammad Zen Al-Faqih,SH,SS.menyatakan permasalahan klaim hak siar oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) jasa penyiaran televisi free to air, telah mengemuka dan menjadi isu publik. Beberapa lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi yang menyiarkan siaran free to air LPS (TV TV swasta free to air), telah ada yang dilaporkan ke aparat penegak hukum oleh oknum lembaga penyiaran dengan menggunakan Undang Undang Hak Cipta dan UU ITE. Padahal, UU yang menjadi rujukan dan acuan utama Penyiaran adalah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

ALAMI sebagai stakeholders penyiaran berkepentingan memberikan pandangan agar Marwah Penyiaran Indonesia tetap terjaga dan keadilan dapat diberikan kepada stakeholders penyiaran.

Pandangan ALAMI adalah sebagai berikut:

TV-TV Swasta free to air yang bersiaran secara free to air dan menyiarkan siarannya menggunakan frekuensi sesungguhnya tidak memiliki hak siar, siaran yang disiarkan menggunakan frekuensi hak siarnya menjadi milik publik bukan milik TV-TV swasta free to air karena frekuensi merupakan ranah publik. hal ini sebagaimana diatur di Bab 1 Ketentuan Umum dalam Pasal 1 pada bagian Angka 8 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Pasal 43 Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan jelas tidak menyebutkan bahwa lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi free to air memiliki hak siar atas keseluruhan program siaran yang disiarkan menggunakan frekuensi. Dengan demikian klaim bahwa TV-TV swasta free to air memiliki hak siar atas keseluruhan program siaran yang disiarkan menggunakan frekuensi adalah klaim yang tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi melalui kabel dan satelit yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran diharuskan untuk menyiarkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi free to air minimal 10 persen hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat 2 huruf ” b ” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dengan demikian pelaporan oleh oknum Lembaga Penyiaran terhadap lembaga penyiaran berlangganan ke aparat penegak hukum adalah perbuatan yang nyata nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Lembaga penyiaran berlangganan yang telah menyiarkan siaran tv tv swasta free to air sesungguhnya telah membantu pemerintah dalam memberikan infomasi kepada masyarakat di daerah kurang maju dan wilayah perbatasan. Secara umum masih banyak warga masyarakat di wilayah wilayah ini yang belum bisa menikmati siaran tv tv swasta free to air.
ALAMI mendesak Kementerian Kominfo dan Komisi Penyiaran Penyiaran Indonesia, yang berwenang mengatur penyiaran untuk segera mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan Lembaga Penyiaran Berlangganan dan stakeholders penyiaran Indonesia. Agar carut marut di dunia penyiaran dapat segera diatasi dan keadilan dapat dirasakan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan.
Demikian siaran pers ALAMI kami sampaikan. Atas perhatian rekan media, kami haturkan terima kasih.

Jakarta, 27 September

Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Media

Aliansi Layanan Media Indonesia (ALAMI)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed